RILLIS AUDIEN VIRTUAL ANTARA PGIN DENGAN WAKIL KETUA DPR RI DAN DIR GTK KEMENAG

RILLIS AUDIEN VIRTUAL ANTARA PGIN DENGAN WAKIL KETUA DPR RI DAN DIR GTK KEMENAG

Hari Jumat,13 Agustus 2021
Resume.
Pertanyaan dari PGIN
  1. Kuota PPPK khusus guru Madrasah
  2. Pembayaran Inpassing sesuai masa kerja
  3. Inpassing bagi guru yang sudah sertifikasi
  4. TPG terhutang

Jawaban dari

1.Wakil Ketua DPR RI( Bapak Dr(HC).Drs. A.Muhaimin Iskandar,M.Si)
    Bahwa permasalahan yang ada harus di pertemukan dengan semua pihak antara lain

  1. Kemenag
  2. Kemenpan RB
  3. BKN
  4. Kemenkeu
  5. DPR RI khususnya Komisi 8

        Sehingga semua bisa di carikan solusinya. Dan Wakil ketua DPR RI meminta permasalahan yang ada agar di tulis secara resmi di ajukan ke DPR RI untuk di kaji ulang dan dicarikan solusinya,

2. Dir.GTK kemenag RI( Bapak Dr.M.Zein Dir.GTK Kemenag maupun Pak Ainur Rofiq)
    Bahwa

  1. Kuota PPPK sudah di ajukan ke Menpan RB sebanyak 198.800 guru dan selama ini pihak MENPAN RB yang diakui adalah yang berada di SATKER NEGERI ,inilah yang harus di carikan solusinya agar guru swasta juga bisa terakomodir dan untuk hal ini, Kemenag berkirim surat KSP untuk minta bantuan mencari solusinya sehingga guru madrasah bisa terakomodir kuota PPPK
  2. Masa kerja Inpassing sudah muncul di SK inpassing,dan menurutnya sudah di hitung masa kerjanya. (Namun ternyata di juknis pencairan TPG tidak di hitung masa kerjanya. Inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok, Guru di diknas dalam pencairan TPG ( Tunjangan profesi Guru) yang sudah Inassing di bayarkan sesuai dengan golongan dan masa kerjanya sedangkan di kemenag belum di hitung masa kerjanya masih 0 tahun )
  3. Inpassing bagi guru yang sudah sertifikasi insya allah tahun 2021 akan di sk kan dan 2022 akan dibayarkan dan harus menyediakan anggaran hampir 2T( PMA sudah siap)
  4. TPG terhutang karena lebih dari 2M maka harus ada verifikasi dari BPKP dan semua Kanwil sudah diperintahkan untuk mendata secara valid . karena Kemenkeu tidak akan mencairkan kalau tidaka ada verifikasi dari BPKP.
  5. Tunjangan Insentif akan segera di cairkan untuk guru non sertifikasi, dan tahun 2022 akan ada insentif bagi Non Guru/Tendik termasuk operator.

3. Hasi pertemuan kami dengan Bapak Sidiq ( Kasubdit Bina MA/MAK Dir GTK kemenag RI)di Hotel     NOVOTEL Jogjakarta ,hari Jumat,13 Agustus 2021 jam 20,00-21.00

  1. 1. Kuota PPPK Guru Madrasah sudah diajukan dan mewacanakan bahwa tidak ada seleksi PPPK tetapi langsung pengangkatan PPPK sesuai prioritas lama masa kerja
  2. Terkait masa kerja inpassing selama ini yang di pahami oleh Kemenag adalah bahwa PGIN meminta kenaikan pangkat dan golongan sebagaimana PNS, sehingga Kemenag kebingungan karena standar kenaikan pangkat dan golongan non PNS tidak ada, maka selalu kemenag belum bisa memberikan hal itu, karena selama ini sudah menganggap bahwa masa kerja sudah di akui. Disinilah yang akhirnya kami jelaskan bahwa Kami  tidak meminta kenaikan pangkat dan golongan karena masa kerja belum di akui dalam pembayarnnya, maka kami hanya ingin BAGAIMANA MASA KERJA INPASSING DI AKUI DALAM PEMBAYARANNYA DAN DI JUKNISNYA DIBERLAKUKAN HAL ITU bukan meminta kenaikan pangkat dan golongan, dan akhirnya menjadi jelas dan gamblang dan kami di minta membuat narasi/materi yang di sampaikan kepada pak Dir GTK sebagai bahan untuk evaluasi yang selama ini ada perbedaan persepsi.
  3. Terkait dispensasi Rasio Siswa masih mengacu pada Juknis TPG 2021 dan itu sebagai penolong bagi madrasah/guru yang mengajar siswa kurang dari 15 anak.
  4. PMA untuk inpassing bagi guru sertifikasi tinggal di TTD Pak Menag
Demikian resume hasil Zoom dan tapkaa ,semoga Allah mudahkan semuanya

Untuk File Lengkapnya bisa di download dibawah

Post a Comment

Previous Post Next Post